KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN
TES PENGETAHUAN UMUM
01. Jawaban : A
Pembahasan : Suatu sikap dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dari hasil
putusan musyawarah adalah salah satu sikap yang sesuai dengan demokrasi
Pancasila.
02. Jawaban : E
Pembahasan : Dalam kehidupan kita dituntut tidak membeda-bedakan kepada siapapun
juga, hal ini menunjukkan sikap adil pada sesama dalam pelaksanaan
kehidupan sehari-hari.
03. Jawaban : E
Pembahasan : Dalam pelaksanaan demokrasi harus memperhatikan prinsip-prinsip
sebagai berikut : hak dan kewajiban yang seimbang, kemanusiaan yang adil
dan beradab, musyawarah untuk mufakat, dan yang tidak termasuk prinsip
demokrasi adalah keamanan dari partai-partai politik.
04. Jawaban : D
05. Jawaban : E
Pembahasan : Semua peraturan perundangan harus sesuai dengan Pancasila, hal ini
menunjukkan bahwa aturan hukum dan perundangan yang dilaksanakan
harus bersumber dari Pancasila sesuai dengan TAP MPR No. III/MPR/2000
yang bermakna Pancasila sebagai sumber hukum nasional.
06. Jawaban : D
Pembahasan : Demokrasi Pancasila bila dibandingkan dengan demokrasi yang lain
mempunyai ciri, yaitu lebih mengutamakan musyawarah mufakat dan hal
itulah yang menjadi keunggulan Pancasila bila dibandingkan dengan
demokrasi lainnya.
07. Jawaban : C
Pembahasan : Bila kita mengambil makna dari prinsip keadilan berdasarkan Pancasila di
antaranya, menghendaki kemakmuran yang merata dan dinamis.
08. Jawaban : A
Pembahasan : Bila kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya, hal
tersebut secara hakikat sudah bersikap adil pada semua dalam pelaksanaan
kehidupan sehari-hari.
09. Jawaban : E
Pembahasan : Mengecilkan volume radio agar tidak mengganggu orang lain adalah
merupakan tuntutan bagi kita dalam kehidupan, sebab sikap tersebut
merupakan wujud dari tenggang rasa terhadap orang lain dalam kehidupan.
10. Jawaban : B
Pembahasan : Nilai demokrasi Pancasila; Batang Tubuh UUD 1945 pasal 26 s.d 34;
Kebebasan bertanggung jawab; Nilai juang angkatan 1945.
11. Jawaban : B
Pembahasan : Usaha membuat kebijakan untuk mengurangi tenaga yang berasal dari luar
negeri dalam pembangunan ekonomi, hal itu merupakan contoh usaha
pembangunan ekonomi yang terkait dengan pola hidup sederhana.
12. Jawaban : A
Pembahasan : Semua peraturan perundangan harus sesuai dengan Pancasila, hal ini
menunjukkan bahwa aturan hukum dan perundangan yang dilaksanakan
harus bersumber dari Pancasila sesuai dengan TAP MPR No. III/MPR/2000
yang bermakna bahwa Pancasila sebagai sumber hukum nasional.
13. Jawaban :
Pembahasan : Menurut Henry D. Mayo, bahwa demokrasi didasari beberapa nilai
diantaranya adalah :
1. Menyelenggarakan penggantian pejabat-pejabat secara teratur.
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu
masyarakat yang berubah.
3. Menjamin tegaknya keadilan.
14. Jawaban :
Pembahasan : Semua jawaban merupakan ciri-ciri dari kabinet Presidentil menurut UUD
1945.
15. Jawaban : E
Pembahasan : Setiap Undang-undang yang diberlakukan merupakan hasil kesepakatan
antara pemerintah dan DPR, karena setiap perencanaan Undang-undang
yang diajukan harus mendapat persetujuan dahulu dari masing-masing
pihak.
16. Jawaban : E
Pembahasan : Dalam penjelasan di bawah judul Sistem Pemerintahan Negara. Sub I
disebutkan bahwa : Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum
(Rechtsstaat).
17. Jawaban : A
Pembahasan : Pokok pikiran yang semangat dan jiwanya sama dengan Pancasila adalah
pembukaan UUD 1945, hal ini dapat dibaca pada penjelasan UUD ‘45
point ke II.
18. Jawaban : B
Pembahasan : Dalam hal mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota MPR/DPR
Presiden sebagai Mandataris MPR hanya menjalankan putusan yang sudah
ditetapkan oleh pimpinan MPR/DPR, jadi hanya bersifat administratif saja.
19. Jawaban : D
Pembahasan : Negara Hukum; kebebasan yang bertanggung jawab; UUD 1945 pasal 28;
Tuntutan moral bangsa; Demokratisasi yang konstitusional.
20. Jawaban : E
Pembahasan : HAM (Piagam Agung PBB 10-12-1948); Kongres kemanusiaan PBB;
Dualisme konstitusi; Pergantian berbagai kabinet.
21. Jawaban : B
Pembahasan : Asas penentuan kewarganegaraan seseorang adalah sebagai berikut :
a. Asas ius sanguinis, yakni asas penentuan kewarganegaraan seseorang
berdasarkan faktor keturunan ataupun faktor pertalian darah.
b. Asas ius soli, yakni asas penentuan kewarganegaraan seseorang
berdasarkan tempat kelahirannya.
c. Asas naturalisasi, yaitu asas penentuan kewarganegaraan seseorang
melalui upaya pewarganegaraan; untuk menjadi warga suatu negara
seseorang harus memenuhi syarat-syuarat tertentu yang ditetapkan oleh
negara yang hendak didiaminya.
22. Jawaban : A
Pembahasan : Organisasi kekuasaan yang bernama negara, harus memiliki kedaulatan,
baik itu ke dalam (intern) maupun keluar (ekstern).
a. Kedaulatan ke dalam berarti kekuasaan negara tertinggi untuk memaksa
rakyatnya agar menaati peraturan negara. Segala kekuasaan yang
berlaku di dalam daerah suatu negara harus tunduk kepada kekuasaan
negara itu.
b. Kedaulatan ke luar adalah negara bebas, tidak terikat, tidak tergantung
dan tidak tunduk pada kekuasaan organisasi kekuasaan lainnya selain
ketentuan-ketentuan yang telah disetujui dengan segala kekuasaan dan
kewarganegaraannya.
23. Jawaban : C
Pembahasan : Wilayah teritorial adalah wilayah yang berada di dalam suatu negara,
sedangkan wilayah ekstrateritorial adalah wilayah yang berada di luar
suatu negara.
24. Jawaban : C
Pembahasan : Negara federal adalah negara yang terdiri atas beberapa negara bagian,
yang masing-masing negara bagian itu memiliki wewenang sendiri-sendiri.
Namun demikian, tidak semua kenegaraan diserahkan kepada negara
bagian. Masih terdapat beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah
pusat, yakni berkenaan dengan :
a. Urusan keuangan, c. Pos dan telekomunikasi, serta
b. Pertahanan negara, d. Hubungan negeri
25. Jawaban : E
Pembahasan : Yang membedakan bentuk pemerintahan kerajaan dengan republik adalah
pengangkatan dan masa jabatan kepada negaranya. Pada pemerintahan
kerajaan, kedudukan kepala negara didasarkan keturunan dan diangkat
dengan seumur hidup. Adapun kepala negara pada pemerintahan republik,
dipilih oleh rakyat dan kekuasaannya bersifat sementara.
26. Jawaban : B
Pembahasan : Partai politik memegang peranan sebagai sarana sosialisasi politik
(instrument of political socialization). Biasanya proses sosialisasi berjalan
secara berangsur-angsur mulai dari masa kanak-kanak sampai dewasa.
Proses sosialisasi politik yang dilakukan partai politik umumnya dilakukan
melalui ceramah-ceramah, kursus kader, penataran-penataran dan
sebagainya.
27 Jawaban : B
Pembahasan : Dalam negara demokrasi, partai politik memiliki beberapa fungsi, antara
lain, sebagai berikut :
a. Sebagai sarana komunikasi politik, partai politik merupakan sarana
untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
b. Sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik sebagai sarana
penyadaran dan penumbuhan sikap dan orientasi masyarakat terhadap
hak dan kewajibannya dalam kaitannya fenomena politik kenegaraan
dan kebangsaan.
28. Jawaban : E
Pembahasan : Persoalan peradilan dan hukum merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Karena itu, bidang ini tidak menjadi tujuan dari pemberian otonomi daerah.
29. Jawaban : D
Pembahasan : Kebebasan berpolitik dan berorganisasi (mendirikan parpol dan ormas)
sangat dirasakan dalam masa reformasi. Ketentuan perundang-undangan,
juga mendukungnya.
30. Jawaban : A
Pembahasan : Dalam permohonan kewarganegaraan, dikenal istilah naturalisasi istimewa.
Naturalisasi istimewa diberikan kepada warga negara asing yang berjasa
kepada Indonesia, misalnya dalam kaitannya dengan bidang olahraga,
politik, dan sebagainya. Naturalisasi ini diberikan oleh presiden dengan
perestujuan MA.
31. Jawaban : E
Pembahasan : Dalam kehidupan sehari-hari kita dituntut untuk membantu fakir miskin
dan anak terlantar, hal tersebut merupakan salah satu contoh perilaku
gotong royong dalam kehidupan ekonomi.
32. Jawaban : C
Pembahasan : Indonesia negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis, hal tersebut
merupakan alasan bahwa demokrasi ekonomi dan pembangunan lebih
mengutamakan kemakmuran rakyat.
33. Jawaban : C
Pembahasan : Usaha membuat kebijakan untuk mengurangi tenaga yang berasal dari luar
negara dalam pembangunan ekonomi, hal itu merupakan contoh usah
pembangunan ekonomi yang terkait dengan pola hidup sederhana.
34. Jawaban : A
Pembahasan : Suatu usaha perekonomian yang disusun berdasarkan usaha bersama dan
kekeluargaan, hal tersebut merupakan ciri positif dari pengalaman
demokrasi ekonomi.
35. Jawaban : E
Pembahasan : Bantuan pemerintah dalam meningkatkan peranan koperasi antara lain :
* Penyediaan kredit program khusus bagi koperasi
* Mendirikan Pusat Pendidikan Koperasi untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan koperasi
* Mendirikan KUD yang semula bernama BUUD di setiap desa.
* Mendirikan koperasi di instansi pemerintahan.
36. Jawaban : C
Pembahasan : Yang dirugikan dengan adanya inflasi adalah :
* Debitur (peminjam), karena nilai uang turun, bunga naik.
* Masyarakat yang berpenghasilan tetap, karena pendapatan riilnya turun
(jumlah barang dan jasa yang diperoleh dari nilai nominal turun).
37. Jawaban : E
Pembahasan : Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mempengaruhi nilai dari jumlah
uang beredar melalui Bank Sentral.
38. Jawaban : B
Pembahasan : Menurut Irfing Fisher MV = PT maka P =
T
MV . Jika rumus Irfing Fisher
dinyatakan Cateris Paribus, inflasi dapat diatasi dengan mengurangi jumlah
uang beredar.
39. Jawaban : D
Pembahasan : Tujuan ASEAN
* Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan nasional serta
perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara.
* Memelihara perdamaian dan stabilitas regional dengan tetap mentaati
prinsip-prinsip PBB.
* Mengajukan kerjasama dan aktif dalam tukar menukar bantuan dan
kepentingan dibidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan
administrasi.
* Memajukan pendidikan di Asia Tenggara
* Mempercepat kerjasama yang bermanfaat di tengah-tengah organisasi
regional dan internasional lainnya.
40. Jawaban : C
Pembahasan : Cateris Parubus mempunyai arti semua faktor lainnya yang mendukung
dianggap konstan (tetap)
41. Jawaban : A
Pembahasan : Usaha perjuangan yang dilaksanakan bangsa Indonesia dalam melawan
penjajah yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan piagam PBB
yaitu mencapai kemerdekaan dan persamaan harkat martabat.
42. Jawaban : A
Pembahasan : Terwujudnya ketenangan dan ketentraman hidup dalam masyarakat adalah
merupakan makna perilaku tertib dalam kehidupan sehari-hari.
43. Jawaban : A
Pembahasan : Kita berusaha untuk hidup hemat, cermat tepat dan bermanfaat, hal ini
merupakan makna hidup sederhana dalam berbagai aspek kehidupan
44. Jawaban : A
Pembahasan : Indonesia kaya sekali akan budaya daerahnya. Budaya daerah sangat
berperan sekali dalam pembinaan budaya nasional, oleh karena itu budaya
nasional merupakan kumpulan dari budaya daerah.
45. Jawaban : C
Pembahasan : Dalam hal menyaring budaya asing, maka kedudukan Pancasila berfungsi
sebagai jiwa dan kepribadian bangsa sehingga kita tidak mudah terpengaruh
oleh budaya asing karena kita mengenal benar tentang kepribadian dan jati
diri bangsa itu.
46. Jawaban : D
Pembahasan : Berdasarkan fakta sejarah, suatu negara dapat terjadi karena Fusi yaitu 􀃆
meleburnya beberapa negara yang mendiami dan jati diri bangsa itu.
47. Jawaban : C
Pembahasan : Perlawanan terhadap penjajahan Belanda dengan menggunakan organisasi
modern. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia
yang bersifat sosial budaya, sebagai alat perjuangan melawan kolonialismeimperialisme
Belanda abad 20.
48. Jawaban : D
Pembahasan : BUPKI
Merupakan badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang
membuat rancangan UUD 1945 dalam rangka persiapan kemerdekaan
Indonesia.
49. Jawaban : A
Pembahasan : Perjanjian Linggarjati
Perjuangan diplomasi yang dilakukan pemimpin-pemimpin Indonesia
dalam rangka penyelesaian masalah Indonesia – Belanda, telah
menghasilkan Perjanjian Linggarjati. Sebenarnya perjanjian ini
ditandatangani dengan terpaksa oleh kedua belah pihak. Terbukti kemudian
Belanda melakukan pelanggaran dengan melakukan Agresi Militer I.
50. Jawaban : B
Pembahasan : Faktor ekstern, rongrongan dari pihak Belanda
Periode 1945-1949 adalah periode dimana Belanda memaksakan
kehendaknya untuk menguasai kembali negara Republik Indonesia.
51. Jawaban : D
Pembahasan : Negara hukum adalah negara yang mempunyai undang-undang dasar,
pemerintahannya di atur berdasarkan undang-undang, dan rakyatnya tidak
berlaku sewenang-wenang dan tidak menjadi hakim sendiri. Negara hukum
adalah negara yang berlandaskan hukum, yang menjamin terciptanya
keadilan bagi warga negaranya.
52. Jawaban : D
Pembahasan : Peradilan Tinggi dan MA berfungsi sebagai peradilan banding dan kasasi
53. Jawaban : C
Pembahasan : Pemerintahan Orde Baru telah menumbuhsuburkan aparatur negara untuk
ber-KKN
54. Jawaban : C
Pembahasan : Berbagai perkembangan kehidupan pranata sosial baru yang kehadirannya
kadang disalahgunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan norma
kehidupan antara lain peredaran minuman keras dan obat-obat terlarang
dilaksanakan di tempat-tempat seperti diskotik dan bar.
55. Jawaban : C
Pembahasan : Hukum perdata meliputi :
a. Hukum perorangan (personenrecht)
b. Hukum keluarga (familerecht)
c. Hukum kekayaan (vermogenrecht), dan
56. Jawaban : E
Pembahasan : Sikap rela berkobar untuk mengamankan wilayah negara adalah salah satu
nilai patriotisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di
bidang Hankamnas.
57. Jawaban : C
Pembahasan : Ketahanan Nasional; Kebetulan tekad bangsa; Kewaspadaan nasional; Citacita
Kebersamaan/kepentingan umum; Sila ke-3 dasar negara.
58. Jawaban : A
Pembahasan : Ketahanan Nasional; GBHN 1998 (pertahanan nasional); Kewaspadaan
nasional; Hankamnas; Nilai sila ke-III dasar negara; pasal 30 UUD 1945.
59. Jawaban : E
Pembahasan : Persatuan dan Kesatuan; Nasionalisme; Cinta tanah air/bangsa; UUD 1945
pasal 30; Bela bangsa/Negara
60. Jawaban : A
Pembahasan : Demokrasi Pancasila; Wawasan Nusantara; Kewaspadaan nasional;
Nasionalisme dan Patriotisme; Pengembangan nilai sila 3; UUD 1945 pasal
3