KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN
TES PENGETAHUAN UMUM
01. Jawaban : A
Pembahasan : Suatu sikap dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dari hasil
putusan musyawarah adalah salah satu sikap yang sesuai dengan demokrasi
Pancasila.
02. Jawaban : E
Pembahasan : Dalam kehidupan kita dituntut tidak membeda-bedakan kepada siapapun
juga, hal ini menunjukkan sikap adil pada sesama dalam pelaksanaan
kehidupan sehari-hari.
03. Jawaban : E
Pembahasan : Dalam pelaksanaan demokrasi harus memperhatikan prinsip-prinsip
sebagai berikut : hak dan kewajiban yang seimbang, kemanusiaan yang adil
dan beradab, musyawarah untuk mufakat, dan yang tidak termasuk prinsip
demokrasi adalah keamanan dari partai-partai politik.
04. Jawaban : D
05. Jawaban : E
Pembahasan : Semua peraturan perundangan harus sesuai dengan Pancasila, hal ini
menunjukkan bahwa aturan hukum dan perundangan yang dilaksanakan
harus bersumber dari Pancasila sesuai dengan TAP MPR No. III/MPR/2000
yang bermakna Pancasila sebagai sumber hukum nasional.
06. Jawaban : D
Pembahasan : Demokrasi Pancasila bila dibandingkan dengan demokrasi yang lain
mempunyai ciri, yaitu lebih mengutamakan musyawarah mufakat dan hal
itulah yang menjadi keunggulan Pancasila bila dibandingkan dengan
demokrasi lainnya.
07. Jawaban : C
Pembahasan : Bila kita mengambil makna dari prinsip keadilan berdasarkan Pancasila di
antaranya, menghendaki kemakmuran yang merata dan dinamis.
08. Jawaban : A
Pembahasan : Bila kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya, hal
tersebut secara hakikat sudah bersikap adil pada semua dalam pelaksanaan
kehidupan sehari-hari.
09. Jawaban : E
Pembahasan : Mengecilkan volume radio agar tidak mengganggu orang lain adalah
merupakan tuntutan bagi kita dalam kehidupan, sebab sikap tersebut
merupakan wujud dari tenggang rasa terhadap orang lain dalam kehidupan.
10. Jawaban : B
Pembahasan : Nilai demokrasi Pancasila; Batang Tubuh UUD 1945 pasal 26 s.d 34;
Kebebasan bertanggung jawab; Nilai juang angkatan 1945.
11. Jawaban : B
Pembahasan : Usaha membuat kebijakan untuk mengurangi tenaga yang berasal dari luar
negeri dalam pembangunan ekonomi, hal itu merupakan contoh usaha
pembangunan ekonomi yang terkait dengan pola hidup sederhana.
12. Jawaban : A
Pembahasan : Semua peraturan perundangan harus sesuai dengan Pancasila, hal ini
menunjukkan bahwa aturan hukum dan perundangan yang dilaksanakan
harus bersumber dari Pancasila sesuai dengan TAP MPR No. III/MPR/2000
yang bermakna bahwa Pancasila sebagai sumber hukum nasional.
13. Jawaban :
Pembahasan : Menurut Henry D. Mayo, bahwa demokrasi didasari beberapa nilai
diantaranya adalah :
1. Menyelenggarakan penggantian pejabat-pejabat secara teratur.
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu
masyarakat yang berubah.
3. Menjamin tegaknya keadilan.
14. Jawaban :
Pembahasan : Semua jawaban merupakan ciri-ciri dari kabinet Presidentil menurut UUD
1945.
15. Jawaban : E
Pembahasan : Setiap Undang-undang yang diberlakukan merupakan hasil kesepakatan
antara pemerintah dan DPR, karena setiap perencanaan Undang-undang
yang diajukan harus mendapat persetujuan dahulu dari masing-masing
pihak.
16. Jawaban : E
Pembahasan : Dalam penjelasan di bawah judul Sistem Pemerintahan Negara. Sub I
disebutkan bahwa : Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum
(Rechtsstaat).
17. Jawaban : A
Pembahasan : Pokok pikiran yang semangat dan jiwanya sama dengan Pancasila adalah
pembukaan UUD 1945, hal ini dapat dibaca pada penjelasan UUD ‘45
point ke II.
18. Jawaban : B
Pembahasan : Dalam hal mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota MPR/DPR
Presiden sebagai Mandataris MPR hanya menjalankan putusan yang sudah
ditetapkan oleh pimpinan MPR/DPR, jadi hanya bersifat administratif saja.
19. Jawaban : D
Pembahasan : Negara Hukum; kebebasan yang bertanggung jawab; UUD 1945 pasal 28;
Tuntutan moral bangsa; Demokratisasi yang konstitusional.
20. Jawaban : E
Pembahasan : HAM (Piagam Agung PBB 10-12-1948); Kongres kemanusiaan PBB;
Dualisme konstitusi; Pergantian berbagai kabinet.
21. Jawaban : B
Pembahasan : Asas penentuan kewarganegaraan seseorang adalah sebagai berikut :
a. Asas ius sanguinis, yakni asas penentuan kewarganegaraan seseorang
berdasarkan faktor keturunan ataupun faktor pertalian darah.
b. Asas ius soli, yakni asas penentuan kewarganegaraan seseorang
berdasarkan tempat kelahirannya.
c. Asas naturalisasi, yaitu asas penentuan kewarganegaraan seseorang
melalui upaya pewarganegaraan; untuk menjadi warga suatu negara
seseorang harus memenuhi syarat-syuarat tertentu yang ditetapkan oleh
negara yang hendak didiaminya.
22. Jawaban : A
Pembahasan : Organisasi kekuasaan yang bernama negara, harus memiliki kedaulatan,
baik itu ke dalam (intern) maupun keluar (ekstern).
a. Kedaulatan ke dalam berarti kekuasaan negara tertinggi untuk memaksa
rakyatnya agar menaati peraturan negara. Segala kekuasaan yang
berlaku di dalam daerah suatu negara harus tunduk kepada kekuasaan
negara itu.
b. Kedaulatan ke luar adalah negara bebas, tidak terikat, tidak tergantung
dan tidak tunduk pada kekuasaan organisasi kekuasaan lainnya selain
ketentuan-ketentuan yang telah disetujui dengan segala kekuasaan dan
kewarganegaraannya.
23. Jawaban : C
Pembahasan : Wilayah teritorial adalah wilayah yang berada di dalam suatu negara,
sedangkan wilayah ekstrateritorial adalah wilayah yang berada di luar
suatu negara.
24. Jawaban : C
Pembahasan : Negara federal adalah negara yang terdiri atas beberapa negara bagian,
yang masing-masing negara bagian itu memiliki wewenang sendiri-sendiri.
Namun demikian, tidak semua kenegaraan diserahkan kepada negara
bagian. Masih terdapat beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah
pusat, yakni berkenaan dengan :
a. Urusan keuangan, c. Pos dan telekomunikasi, serta
b. Pertahanan negara, d. Hubungan negeri
25. Jawaban : E
Pembahasan : Yang membedakan bentuk pemerintahan kerajaan dengan republik adalah
pengangkatan dan masa jabatan kepada negaranya. Pada pemerintahan
kerajaan, kedudukan kepala negara didasarkan keturunan dan diangkat
dengan seumur hidup. Adapun kepala negara pada pemerintahan republik,
dipilih oleh rakyat dan kekuasaannya bersifat sementara.
26. Jawaban : B
Pembahasan : Partai politik memegang peranan sebagai sarana sosialisasi politik
(instrument of political socialization). Biasanya proses sosialisasi berjalan
secara berangsur-angsur mulai dari masa kanak-kanak sampai dewasa.
Proses sosialisasi politik yang dilakukan partai politik umumnya dilakukan
melalui ceramah-ceramah, kursus kader, penataran-penataran dan
sebagainya.
27 Jawaban : B
Pembahasan : Dalam negara demokrasi, partai politik memiliki beberapa fungsi, antara
lain, sebagai berikut :
a. Sebagai sarana komunikasi politik, partai politik merupakan sarana
untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
b. Sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik sebagai sarana
penyadaran dan penumbuhan sikap dan orientasi masyarakat terhadap
hak dan kewajibannya dalam kaitannya fenomena politik kenegaraan
dan kebangsaan.
28. Jawaban : E
Pembahasan : Persoalan peradilan dan hukum merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Karena itu, bidang ini tidak menjadi tujuan dari pemberian otonomi daerah.
29. Jawaban : D
Pembahasan : Kebebasan berpolitik dan berorganisasi (mendirikan parpol dan ormas)
sangat dirasakan dalam masa reformasi. Ketentuan perundang-undangan,
juga mendukungnya.
30. Jawaban : A
Pembahasan : Dalam permohonan kewarganegaraan, dikenal istilah naturalisasi istimewa.
Naturalisasi istimewa diberikan kepada warga negara asing yang berjasa
kepada Indonesia, misalnya dalam kaitannya dengan bidang olahraga,
politik, dan sebagainya. Naturalisasi ini diberikan oleh presiden dengan
perestujuan MA.
31. Jawaban : E
Pembahasan : Dalam kehidupan sehari-hari kita dituntut untuk membantu fakir miskin
dan anak terlantar, hal tersebut merupakan salah satu contoh perilaku
gotong royong dalam kehidupan ekonomi.
32. Jawaban : C
Pembahasan : Indonesia negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis, hal tersebut
merupakan alasan bahwa demokrasi ekonomi dan pembangunan lebih
mengutamakan kemakmuran rakyat.
33. Jawaban : C
Pembahasan : Usaha membuat kebijakan untuk mengurangi tenaga yang berasal dari luar
negara dalam pembangunan ekonomi, hal itu merupakan contoh usah
pembangunan ekonomi yang terkait dengan pola hidup sederhana.
34. Jawaban : A
Pembahasan : Suatu usaha perekonomian yang disusun berdasarkan usaha bersama dan
kekeluargaan, hal tersebut merupakan ciri positif dari pengalaman
demokrasi ekonomi.
35. Jawaban : E
Pembahasan : Bantuan pemerintah dalam meningkatkan peranan koperasi antara lain :
* Penyediaan kredit program khusus bagi koperasi
* Mendirikan Pusat Pendidikan Koperasi untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan koperasi
* Mendirikan KUD yang semula bernama BUUD di setiap desa.
* Mendirikan koperasi di instansi pemerintahan.
36. Jawaban : C
Pembahasan : Yang dirugikan dengan adanya inflasi adalah :
* Debitur (peminjam), karena nilai uang turun, bunga naik.
* Masyarakat yang berpenghasilan tetap, karena pendapatan riilnya turun
(jumlah barang dan jasa yang diperoleh dari nilai nominal turun).
37. Jawaban : E
Pembahasan : Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mempengaruhi nilai dari jumlah
uang beredar melalui Bank Sentral.
38. Jawaban : B
Pembahasan : Menurut Irfing Fisher MV = PT maka P =
T
MV . Jika rumus Irfing Fisher
dinyatakan Cateris Paribus, inflasi dapat diatasi dengan mengurangi jumlah
uang beredar.
39. Jawaban : D
Pembahasan : Tujuan ASEAN
* Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan nasional serta
perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara.
* Memelihara perdamaian dan stabilitas regional dengan tetap mentaati
prinsip-prinsip PBB.
* Mengajukan kerjasama dan aktif dalam tukar menukar bantuan dan
kepentingan dibidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan
administrasi.
* Memajukan pendidikan di Asia Tenggara
* Mempercepat kerjasama yang bermanfaat di tengah-tengah organisasi
regional dan internasional lainnya.
40. Jawaban : C
Pembahasan : Cateris Parubus mempunyai arti semua faktor lainnya yang mendukung
dianggap konstan (tetap)
41. Jawaban : A
Pembahasan : Usaha perjuangan yang dilaksanakan bangsa Indonesia dalam melawan
penjajah yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan piagam PBB
yaitu mencapai kemerdekaan dan persamaan harkat martabat.
42. Jawaban : A
Pembahasan : Terwujudnya ketenangan dan ketentraman hidup dalam masyarakat adalah
merupakan makna perilaku tertib dalam kehidupan sehari-hari.
43. Jawaban : A
Pembahasan : Kita berusaha untuk hidup hemat, cermat tepat dan bermanfaat, hal ini
merupakan makna hidup sederhana dalam berbagai aspek kehidupan
44. Jawaban : A
Pembahasan : Indonesia kaya sekali akan budaya daerahnya. Budaya daerah sangat
berperan sekali dalam pembinaan budaya nasional, oleh karena itu budaya
nasional merupakan kumpulan dari budaya daerah.
45. Jawaban : C
Pembahasan : Dalam hal menyaring budaya asing, maka kedudukan Pancasila berfungsi
sebagai jiwa dan kepribadian bangsa sehingga kita tidak mudah terpengaruh
oleh budaya asing karena kita mengenal benar tentang kepribadian dan jati
diri bangsa itu.
46. Jawaban : D
Pembahasan : Berdasarkan fakta sejarah, suatu negara dapat terjadi karena Fusi yaitu 􀃆
meleburnya beberapa negara yang mendiami dan jati diri bangsa itu.
47. Jawaban : C
Pembahasan : Perlawanan terhadap penjajahan Belanda dengan menggunakan organisasi
modern. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama di Indonesia
yang bersifat sosial budaya, sebagai alat perjuangan melawan kolonialismeimperialisme
Belanda abad 20.
48. Jawaban : D
Pembahasan : BUPKI
Merupakan badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang
membuat rancangan UUD 1945 dalam rangka persiapan kemerdekaan
Indonesia.
49. Jawaban : A
Pembahasan : Perjanjian Linggarjati
Perjuangan diplomasi yang dilakukan pemimpin-pemimpin Indonesia
dalam rangka penyelesaian masalah Indonesia – Belanda, telah
menghasilkan Perjanjian Linggarjati. Sebenarnya perjanjian ini
ditandatangani dengan terpaksa oleh kedua belah pihak. Terbukti kemudian
Belanda melakukan pelanggaran dengan melakukan Agresi Militer I.
50. Jawaban : B
Pembahasan : Faktor ekstern, rongrongan dari pihak Belanda
Periode 1945-1949 adalah periode dimana Belanda memaksakan
kehendaknya untuk menguasai kembali negara Republik Indonesia.
51. Jawaban : D
Pembahasan : Negara hukum adalah negara yang mempunyai undang-undang dasar,
pemerintahannya di atur berdasarkan undang-undang, dan rakyatnya tidak
berlaku sewenang-wenang dan tidak menjadi hakim sendiri. Negara hukum
adalah negara yang berlandaskan hukum, yang menjamin terciptanya
keadilan bagi warga negaranya.
52. Jawaban : D
Pembahasan : Peradilan Tinggi dan MA berfungsi sebagai peradilan banding dan kasasi
53. Jawaban : C
Pembahasan : Pemerintahan Orde Baru telah menumbuhsuburkan aparatur negara untuk
ber-KKN
54. Jawaban : C
Pembahasan : Berbagai perkembangan kehidupan pranata sosial baru yang kehadirannya
kadang disalahgunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan norma
kehidupan antara lain peredaran minuman keras dan obat-obat terlarang
dilaksanakan di tempat-tempat seperti diskotik dan bar.
55. Jawaban : C
Pembahasan : Hukum perdata meliputi :
a. Hukum perorangan (personenrecht)
b. Hukum keluarga (familerecht)
c. Hukum kekayaan (vermogenrecht), dan
56. Jawaban : E
Pembahasan : Sikap rela berkobar untuk mengamankan wilayah negara adalah salah satu
nilai patriotisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di
bidang Hankamnas.
57. Jawaban : C
Pembahasan : Ketahanan Nasional; Kebetulan tekad bangsa; Kewaspadaan nasional; Citacita
Kebersamaan/kepentingan umum; Sila ke-3 dasar negara.
58. Jawaban : A
Pembahasan : Ketahanan Nasional; GBHN 1998 (pertahanan nasional); Kewaspadaan
nasional; Hankamnas; Nilai sila ke-III dasar negara; pasal 30 UUD 1945.
59. Jawaban : E
Pembahasan : Persatuan dan Kesatuan; Nasionalisme; Cinta tanah air/bangsa; UUD 1945
pasal 30; Bela bangsa/Negara
60. Jawaban : A
Pembahasan : Demokrasi Pancasila; Wawasan Nusantara; Kewaspadaan nasional;
Nasionalisme dan Patriotisme; Pengembangan nilai sila 3; UUD 1945 pasal
3

CONTOH SOAL CPNS PENGETAHUAN UMUM

SUBTES 1 : IDEOLOGI
(Pancasila dan UUD 1945)
SOAL : 20 BUTIR
1. Sikap yang sesuai dengan demokrasi Pancasila ketika mendengarkan hasil putusan
musyawarah adalah …..
a. Menerima dan melaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
b. Mendukung agar semua dapat berjalan dengan baik.
c. Pasrah karena rangkuman dari kehendak orang banyak.
d. Bersikap netral sehingga tidak menimbulkan pertentangan.
e. Adil dan bijaksana agar dapat menguntungkan orang lain.
 
2. Bersikap adil pada sesama, pada hakekatnya adalah …..
a. Memberikan apa yang diminta orang lain.
b. Tidak memaksakan kehendak pada siapa pun.
c. Memperlakukan orang dengan sama rata.
d. Memberikan apa yang menjadi haknya.
e. Tidak membedakan siapapun juga.

3. Salah satu nilai patriotisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bidang hamkamnas
adalah …..
a. Mengorbankan jiwa raga dalam menghadapi musuh.
b. Berjuang untuk meraih cita-cita demi masa depan.
c. Membantu TNI/POLRI untuk memberantas kejahatan.
d. Memberikan harta benda demi bangsa dan negara.
e. Rela berkorban untuk mengamankan wilayah negara.
4. Makna dari Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional sebagaimana ditetapkan dalam
TAP III/MPR/2000 adalah …..
a. Tujuan perjuangan bangsa harus sesuai dengan Pancasila.
b. Pancasila sebagai aturan dasar berlakunya semua peraturan.
c. Penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan Pancasila.
d. Pancasila adalah tempat ditemukannya berbagai aturan hukum.
e. Semua peraturan perundangan harus sesuai dengan Pancasila.


5. Pancasila sebagai ideologi terbuka, artinya …..
a. Mempunyai nilai-nilai dasar yang bersifat tetap yang mampu berkembang secara dinamis
b. Mempunyai nilai-nilai dasar yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan jaman.
c. Rumusan Pancasila dapat dibalik sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dinamis.
d. Rumusan Pancasila dapat dibalik sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dinamis.
e. Dapat menerima berbagai macam ideologi asing sehingga ideologi Pancasila tidak
ketinggalan jaman.

6. Bila dibandingkan dengan sistem demokrasi lain, maka demokrasi Pancasila mempunyai ciri
khas yaitu :
a. Menjamin kebebasan dan hak yang bertanggungjawab.
b. Memberikan perlindungan sesuai hak-hak politik.
c. Musyawarah mufakat menjadi tolak ukur keputusan.
d. Lebih mengutamakan musyawarah mufakat.
e. Mufakat menjadi keharusan dalam bermusyawarah.

7. Makna dari prinsip keadilan berdasarkan Pancasila adalah …..
a. Menjunjung tinggi sikap kekeluargaan.
b. Menolong orang lain sampai dapat berdiri sendiri.
c. Menghendaki kemakmuran merata dan dinamis.
d. Memiliki hak mendapat pekerjaan bagi warga negara.
e. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

8. Hakikat bersikap adil terhadap sesama adalah …..
a. Memberikan sesuatu yang menjadi haknya.
b. Memberikan sesuatu yang dimintanya.
c. Memberikannya agar menjadi senang.
d. Membantu walau dengan rasa berat.
e. Membantu jika masih saudara dekat.

9. Contoh perwujudan perilaku tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari adalah …..
a. Orang tua kecewa karena nasihatnya tidak diperhatikan anaknya.
b. Pengamen di bus kota itu mengamen untuk tujuan menghibur para penumpang.
c. Ani menjawab pertanyaan temannya lewat telepon dengan tertawa riang.
d. Dian mengaku bersalah dan mohon maaf, ketika ditegur orang tuanya.
e. Tono mengecilkan volume radionya agar tidak mengganggu orang lain.

10. Perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme dibidang politik, bahwa Pancasila
mengutamakan keseimbangan antara …..
a. Persamaan pendapat dan oposisi yang bersifat liberal.
b. Kepentingan masyarakat dan kebebasan bersifat liberal.
c. Kebebasan partai dan sistem dua partai.
d. Sistem banyak partai dan sistim dua partai.
e. Sistim Presidensial dan sistem parlementer.

11. Pertanyaan hak asasi universitas terdapat pada salah satu makna alinea Pembukaan UUD
1945 yang berbunyi …..
a. Perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai saat yang berbahagia.
b. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.
c. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
d. Didorong keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas.
e. Ikut melaksanakan keterlibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan.

12. Hakikat pembangunan nasional adalah …..
a. Membangun manusia Indonesia seutuhnya.
b. Pembangunan manusia dan masyarakat seluruhnya.
c. Meliputi aspek material dan spiritual.
d. Mengutamakan kemajuan ekonomi dan politik.
e. Mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

13. Negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang berusaha untuk …..
a. Menentukan jabatan-jabatan berdasarkan keperluan.
b. Memberikan kekuasaan penuh kepada setiap pejabat yang memegang jabatan tertentu.
c. Memberikan balance of fower kepada masing-masing jabatan.
d. Memberikan kekuasaan mutlak kepada masing-masing jabatan.
e. Secara berkala mengganti pejabat-pejabat.


14. Hal-hal seperti tersebut di bawah ini menunjukkan bahwa UUD 45 menganut sistem
pemerintahan kabinet presidential, KECUALI …..
a. Presiden tidak dapat membubarkan DPR.
b. DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden.
c. DPR tidak dapat memberhentikan menteri-menteri.
d. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan Presiden.
e. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan.
15. Suatu Undang-undang pada dasarnya adalah hasil musyawarah sebab undang-undang
tersebut …..
a. Ditandatangani oleh presiden.
b. Berlaku secara umum dan terbuka.
c. Hasil pemikiran para ahli dan Mahkamah Agung.
d. Berasal dari rancangan yang diajukan oleh pemerintah.
e. Hasil kesepakatan antara pemerintahan dan DPR.
16. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini dinyatakan dalam …..
a. Batang Tubuh UUD 1945.
b. Pembukaan UUD 1945.
c. Aturan Peralihan UUD 45.
d. Pokok-pokok Pikiran UUD 1945.

17. Empat Pokok Pikiran yang semangat dan jiwanya sama dengan Pancasila dinyatakan
dalam …..
a. Pembukaan UUD 1945.
b. UUD 1945.
c. P4.
d. Penjelasan UUD 1945.
e. Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. 18. Wewenang presiden republik.

18. Indonesia dalam hal mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota MPR dan DPR
adalah tugas Presiden sebagai …..
a. Kepala Negara.
b. Mandataris MPR.
c. Kepala Negara.
d. Panglima Tertinggi ABRI.
e. Ketua lembaga tinggi negara.
19. Kebebasan yang terkandung dalam pasal 28 UUD 1945 mengandung makna bahwa
kebebasan …..
a. Bersifat mutlak dan seluas-luasnya.
b. Berarti bebas tanpa diatur oleh aturan tertentu.
c. Tidak boleh ada orang lain yang membatasi.
d. Harus dapat dipertanggungjawabkan.
e. Dibatasi oleh kebebasan orang lain.

20. Hal yang mempengaruhi dalam perumusan pasal-pasal konstitusi RIS 1949 dan UUD 1950
adalah …..
a. Magna charta.
b. The four freedoms.
c. Universal declaration of human rights.
d. eclaration des droits de l’home et dee ciyoycn.
e. Bill of right..

UBTES 2 : POLITIK
(Administrasi Negara, Sistem Pemerintahan dan Politik Luar Negeri)
SOAL : 10 BUTIR

21. Negara yang menganut asas ius sanguinis menetapkan kewarganegaraan warga negaranya
didasarkan pada …..
a. Tepat kelahiran seseorang.
b. Pertalian darah seorang.
c. Lamanya berdomisili dalam negara.
d. Kesetiaan seseorang pada negara.
e. Jasa seorang pada negara.

22. Yang dimaksud dengan kedaulatan ke dalam adalah …..
a. Kekuasaan tertinggi untuk memaksa rakyat agar mentaati peraturan negara.
b. Kekuasaan untuk mempertahankan kemerdekaan dari serangan negara lain.
c. Kewarganegaraan pemerintah untuk menghormati hukum yang dibuatnya sendiri.
d. Pelimpahan kekuasaan tertinggi rakyat yang dipercayai sekelompok orang.
e. Mendistribusikan kekuasaan untuk menjamin keadilan dalam pemerintah.
23. Yang membedakan antara wilayah teritorial suatu negara dengan wilayah ekstra teritorial
adalah …..
a. Merupakan wilayah tambahan.
b. Secara nyata berada di wilayah negara lain.
c. Berada di dalam maupun di luar wilayah negara.
d. Meliputi darat, laut dan udara.
e. Merupakan wilayah bebas.

24. Perhatikan data berikut !
1. Urusan keuangan
2. Pertahanan negara
3. Kurikulum pendidikan
4. Pos dan telekomunikasi
5. Hubungan luar negeri
6. Pajak-pajak negara
Hal-hal yang dapat diatur oleh pemerintah federal (pusat) adalah …..
a. 1, 2, 3 dan 4.
b. 1, 2, 3 dan 5.
c. 1, 2, 4 dan 6.
d. 2, 3, 4 dan 6.
e. 2, 3, 5 dan 6.

25. Salah satu unsur yang membedakan bentuk pemerintahan kerajaan dengan republik
adalah …..
a. Jumlah orang yang memegang kekuasaan.
b. Gaya kekuasaan yang dilaksanakan.
c. Tujuan kekuasaan yang dilaksanakan pemerintah.
d. Usaha-usaha untuk mencapai tujuan negara.
e. Pengangkatan dan masa jabatan kepala negara.

26. Salah satu upaya partai politik dalam sosialisasi politik adalah …..
a. Melaksanakan kampanye menjelang pemilihan umum.
b. Menyiapkan kader untuk meneruskan perjuangan.
c. Menyampaikan program kepada masyarakat.
d. Penguasaan pemerintah dengan memenangkan setiap pemilu.
e. Mengadakan kompromi politik dengan saingannya.

27. Kegiatan mendidik anggota masyarakat menjadi warga negara yang sadar dan mengerti hak
dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara merupakan fungsi partai politik sebagai …..
a. Komunikasi politik.
b. Sosialisasi politik.
c. Kaderisasi politik.
d. Pengatur konflik.
e. Manajemen konflik.

28. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikut, kecuali …..
a. Upaya untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat.
b. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas.
c. Meningkatkan peran serta masyarakat.
d. Mengembangkan peran dan fungsi DPRD.
e. Memberdayakan sistem peradilan dan hukum.

29. Perubahan yang prinsip pelaksanaan demokrasi masa reformasi dengan sebelumnya
adalah …..
a. Mengedepankan kebhinekaan asas dan golongan.
b. Mengedepankan perbedaan dengan sistem multipartai.
c. Perubahan sistem pemilu dan pelaksanaannya.
d. Kebebasan mendirikan parpol dan ormas.
e. Menegakkan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan.

30. Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif artinya …..
a. Tegas menentukan sikap dalam pergaulan internasional dan regional.
b. Ikut menciptakan perdamaian dunia dalam pergaulan internasional.
c. Ikut serta menciptakan ketertiban dunia dan tidak memihak.
d. Bebas dalam pergaulan internasional dan ikut mewujudkan perdamaian dunia.
e. Bersikap aktif reaktif dalam pergaulan internasional dan tidak memihak.

SUBTES 3 : EKONOMI
(Perekonomian, Nasional, Kebijakan Fisikal & Moneter dan Perdagangan Bebas)
SOAL : 10 BUTIR
31. Contoh perilaku gotong royong dalam kehidupan ekonomi adalah …..
a. Merupakan pola kemitraan usaha.
b. Berwiraswasta bersama teman.
c. Membuka lapangan kerja yang luas.
d. Rajin bekerja demi kemajuan perusahaan.
e. Membantu fakir miskin dan anak terlantar.

32. Alasan bahwa demokrasi ekonomi dan pembangunan lebih mengutamakan kemakmuran
rakyat adalah …..
a. Bila rakyat makmur maka tidak mudah dihasut orang lain.
b. Bila rakyat makmur pemerintah kuat dan bebas KKN.
c. Indonesia negara yang berkedaulatan rakyat dan demokrasi.
d. Indonesia adalah negara hukum dalam arti material.
e. Indonesia merupakan negara republik yang integraslistik.

33. Contoh pembangunan bidang ekonomi yang terkait dengan pola hidup sederhana ialah…..
a. Memberikan kemudahan untuk mendirikan perusahaan.
b. Mendirikan pabrik disertai analisis mengenai dampak lingkungan.
c. Kebijakan untuk mengurangi tenaga yang berasal dari luar negeri.
d. Menetapkan pajak mobil mewah lebih tinggi dari pada mobil niaga.
e. Menentukan upah minimum regional bagi karyawan oleh pemerintah.


34. Demokrasi ekonomi mempunyai satu ciri yang positif, yaitu …..
a. Perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama dan kekeluargaan.
b. Pengelolaan potensi alam harus memakai analisis dampak lingkungan.
c. Pembangunan industri harus memakai analisis dampak lingkungan.
d. Pengiriman tenaga kerja keluar negeri akan disertai perlindungan hukum.
e. Kebijakan ekonomi untuk kemakmuran rakyat diserahkan ke daerah.

35. Dibawah ini yang bukan termasuk bantuan pemerintah dalam meningkatkan peranan koperasi
adalah …..
a. Menyediakan kredit khusus bagi program koperasi.
b. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perkoperasian dengan membangun
Pusdikop.
c. Membentuk BUUD dan KUD disetiap unit desa.
d. Mendirikan koperasi-koperasi di seluruh lembaga pemerintahan.
e. Menyisihkan sebagian laba bersih BUMN untuk membangun pemodalan koperasi.

36. Dampak inflasi terhadap kegiatan ekonomi antara lain dirasakan oleh:
1. Masyarakat yang bertindak sebagai debitur
2. Penabung di rumah
3. Masyarakat berpenghasilan tetap
4. Masyarakat berpenghasilan tinggi
5. Masyarakat yang bertindak sebagai kreditur
Yang merasa dirugikan dengan adanya inflasi adalah golongan …..
a. 1, 2 dan 3.
b. 1, 2 dan 4.
c. 1, 3 dan 5.
d. 2, 3 dan 4.
e. 2, 3 dan 5.

37. Dampak ini yang bukan merupakan tujuan kebijakan moneter adalah …..
a. Menjaga stabilitas ekonomi.
b. Meningkatkan kurs nilai mata uang rupiah.
c. Menjaga kestabilan harga.
d. Mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran.
e. Meningkatkan pendapatan nasional.

38. Untuk mengatasi inflasi maka tindakan pemerintah dapat berupa …..
a. Devaluasi.
b. Mengurangi jumlah uang yang beredar.
c. Menambah jumlah uang yang beredar.
d. Meningkatkan ekspor.
e. Deflasi.


39. Beberapa tujuan dari kerja sama regional :
1. Menciptakan pasar bebas.
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi di ASEAN.
3. Kerjasama di bidang militer.
4. Memelihara perdamaian dan stabilitas regional ASEAN.
5. Menciptakan hubungan yang harmonis di ASEAN.
Yang merupakan tujuan ASEAN adalah …..
a. 1 dan 2.
b. 1 dan 4.
c. 2 dan 3.
d. 4 dan 4.
e. 3 dan 5.

40. “Cateris Paribus” mempunyai arti semua faktor yang lainnya bersifat …..
a. Sama saja.
b. Sama penting.
c. Tetap.
d. Saling mempengaruhi.
e. Berubah.

SUBTES 4 : SOSIAL BUDAYA
(Sejarah dan Masyarakat Modern)
SOAL : 10 BUTIR

41. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah yang sesuai dengan prinsip hak asasi
manusia dan piagam PBB yaitu …..
a. Merdeka dan persamaan harkat martabat.
b. Ikut serta mewujudkan ketertiban dunia.
c. Berserikat, berpolitik, dan bernegara secara bebas.
d. Menolak segala bentuk keterlibatan orang asing.
e. Berusaha memenuhi kesejahteraan sendiri.

42. Makna perilaku tertib dalam kehidupan sehari-hari adalah …..
a. Perwujudan ketenangan dan ketentraman hidup dalam masyarakat.
b. Sikap dan perbuatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
c. Pemahaman tentang norma-norma yang harus ditaati di masyarakat.
d. Perilaku yang menunjukkan kepatuhan seseorang terhadap agamanya.
e. Kesungguhan seseorang memperhatikan etika hidup bermasyarakat.

43. Makna hidup sederhana dalam berbagai aspek kehidupan adalah …..
a. Hidup hemat, cermat, tepat dan bermanfaat.
b. Hati-hati dalam menggunakan harta benda.
c. Tidak boros dalam membelanjakan uang.
d. Penggunaan harta dan waktu yang bermanfaat.
e. Bergaya hidup hemat sesuai kemampuan.

44. Peran budaya daerah dalam rangka pembinaan kebudayaan nasional adalah …..
a. Budaya nasional merupakan kumpulan budaya daerah.
b. Budaya nasional merupakan kristalisasi budaya daerah.
c. Budaya daerah dihilangkan dalam pembinaan budaya nasional.
d. Budaya daerah merupakan akar kebudayaan nasional.
e. Budaya nasional merupakan akar budaya daerah.

45. Dalam hal menyaring budaya asing, maka kedudukan Pancasila berfungsi sebagai …..
a. Perjanjian luhur bangsa.
b. Dasar negara Indonesia.
c. Jiwa dan kepribadian.
d. Filsafat hidup bangsa.
e. Etika hidup bangsa.

46. Berdasarkan fakta-fakta sejarah, suatu negara dapat terjadi karena fungsi yaitu …..
a. Suatu wilayah yang tidak bertuan diduduki dan dikuasai oleh suatu kelompok.
b. Suatu wilayah melepaskan diri dari negara yang sebelumnya menguasainya.
c. Suatu wilayah dari suatu negara direbut dan dikuasai oleh negara lain.
d. Meleburnya beberapa negara disuatu wilayah membentuk negara baru.
e. Suatu wilayah negara diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian tertentu.
TPU III-Utama-/2008 PRIMA MEDIA
PREDIKSI TES CPNS 2008
9

47. Organisasi Budi Utomo dijadikan sebagai tonggak lahirnya pergerakan nasional Indonesia,
sebab …..
a. Perlawanan yang bersifat nasional.
b. Organisasi pertama yang berjiwa jawa sentries.
c. Perlawanan terhadap perjanjian Belanda dengan menggunakan organisasi modern.
d. Organisasi yang bergerak dalam bidang politik.
e. Organisasi yang tidak membedakan agama dan suku bangsa.

48. Badan yang merancang UUD 1945 adalah …..
a. PPKI
b. KNIP
c. Panitia Sembilan
d. BPUPKI
e. KNI

49. Peristiwa agresi militer tanggal 21 Juli 1947 merupakan pelanggaran Belanda terhadap
perjanjian …..
a. Linggar jati.
b. Renville.
c. Roem-Royen.
d. Konferensi antar Indonesia.
e. Konferensi meja bundar.
50. Pada awal kemerdekaan Indonesia, keadaan dalam negeri belum stabil, sebab …..
a. Terjadinya pertentangan antar partai.
b. Faktor ekstern, rongrongan dari pihak Belanda.
c. Menghadapi kesulitan ekonomi.
d. Banyak pemberontakan di Indonesia.
e. Merajalelanya korupsi di lingkungan pemerintahan.

SUBTES 5 : HUKUM
(Sistem Hukum dan Supremasi Hukum)
SOAL : 5 BUTIR
51. Negara hukum adalah negara yang berlandaskan …..
a. Peraturan perundangan yang ditetapkan oleh rakyat.
b. Hukum yang menjamin keamanan suatu wilayah tertentu.
c. Peraturan perundangan yang mengatur hubungan dalam negeri.
d. Hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya.
e. Hukum yang menjamin ketertiban masyarakat.

52. Pengadilan tingkat pertama bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan adalah Pengadilan
Negeri, sedangkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai …..
a. Peradilan istimewa.
b. Peradilan KKN.
c. Peradilan perkara berat dan lebih berat.
d. Peradilan banding dan kasasi.
e. Peradilan khusus.
53. Penyimpangan yang prinsipil pemerintahan orde baru terhadap UUD 1945 adalah lahirnya
produk hukum yang memberikan peluang terhadap aparatur negara untuk melakukan …..
a. Tuntutan perbaikan nasib.
b. Pemberantasan terhadap kemiskinan.
c. Kolusi, korupsi, dan nepotisme.
d. Pembenahan administrasi pemerintah.
e. Penyimpangan dalam melaksanakan tugas.

54. Contoh pranata sosial baru yang kehadirannya sering disalahgunakan untuk peredaran
minuman keras atau obat terlarang ialah …..
a. Warung telekomunikasi.
b. Pasar swalayan.
c. Diskotik dan bar.
d. Pedagang kaki lima.
e. Lembaga swadaya masyarakat.

SUBTES 5 : HANKAM
(Wawasan Nusantara dan Sistem Hankam)
SOAL : 5 BUTIR
56. Salah satu nilai patriotisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bidang hankamnas
adalah …..
a. Mengorbankan jiwa raga dalam menghadapi musuh.
b. Berjuang untuk meraih cita-cita demi masa depan.
c. Membantu TNI/POLRI untuk memberantas kejahatan.
d. Memberikan harta benda demi bangsa dan negara.
e. Rela berkorban untuk mengamankan wilayah negara.

55. Perhatian beberapa hukum berikut ini !
1. Hukum pidana
2. Hukum perorangan
3. Hukum adat
4. Hukum keluarga
5. Hukum waris
6. Hukum tata negara
Dari jenis-jenis hukum diatas, yang termasuk hukum perdata adalah nomor …..
a. 1, 3, dan 5.
b. 1, 4, dan 5.
c. 2, 4, dan 5.
d. 2, 3, dan 6.
e. 3, 5, dan 6.

57. Manifestasi dari tujuan keluar dari konsepsi wawasan nusantara adalah …..
a. Mewujudkan kesatuan ke segenap aspek Nasional.
b. Menyatukan tujuan bagi bangsa-bangsa Asia Tenggara.
c. Menjaga keselamatan bangsa dari ancaman negara lain.
d. Mewujudkan kebahagiaan dan perdamaian bagi seluruh umat manusia.
e. Membantu PBB dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dunia.

58. Contoh kegiatan warga negara Indonesia yang secara langsung mencerminkan sistem
Hankam rata adalah …..
a. Sistem keamanan lingkungan.
b. Sistem pemuda dapat menjadi KAMRA.
c. Kegiatan Pertahanan Sipil.
d. Pemuda mendaftarkan diri menjadi anggota POLRI.
e. POLRI bersama rakyat membangun desa.


59. Contoh bentuk tanggung jawab warga negara dalam membina keamanan dan ketertiban
adalah…..
a. Menyantuni anak dari keluarga tidak mampu.
b. Mendatangi rumah tetangga yang sedang mendapat musibah.
c. Melaksanakan ibadah dengan tertib dan rukun.
d. Mengikuti kerja bakti.
e. Datang ke pos ronda meskipun hujan lebat.

60. Dalam menjaga keutuhan sebagai bangsa, sikap waspada harus tetap dipertahankan karena…..
a. Letak negara Indonesia sangat strategis.
b. Indonesia negara terbesar di Asia Tenggara.
c. Keutuhan bangsa dapat terjaga dengan sikap waspada.
d. Konflik di belahan negara lain dapat terjadi di Indonesia.
e. Pengaruh negatif dari manapun dapat merongrong keutuhan bangsa.